Tuesday, July 16, 2013











Menimbang
Mengingat

BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

POLA PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
bahwa untuk lebih meningkatkan objektivitas, transparansi,
perencanaan karier, dan motivasi kerja Pegawai, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang
Pola Penempatan dan Pemindahan Pegawai di Lingkungan
Badan Pusat Statistik;

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5121);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 163); 
  5. Menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipi] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  7. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
  8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;
  9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggj Ilmu Statistik;
  11. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
  12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG
POLA PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bertugas di lingkungan Badan Pusat Statistik.
  2. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
  3. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi di lingkungan BPS.
  4. Kebutuhan Pegawai adalah kebutuhan organisasi akan Pegawai yang dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja setiap satuan organisasi pada periode tertentu.
  5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
  6. Tipe Wilayah Kerja adalah klasifikasi wilayah kerja berdasarkan karakteristik beban kerja pada suatu satuan organisasi.
BAB II
TUJUAN DAN PERSYARATAN

Pasal2
Tujuan pola penempatan dan pemindahan adalah sebagai pedoman bagi Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang dalam penempatan dan pemindahan Pegawai secara terencana dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
(1) Penempatan dan pemindahan Pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Kebutuhan Pegawai;
b. Standar kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan di satuan organisasi yang akan dituju;
c. Prestasi kerja yang baik berdasarkan penilaian sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja; dan
d. Tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin tingkat hukuman sedang atau berat .
(2)Informasi penempatan dan pemindahan Pegawai disediakan dalam sistem informasi manajemen kepegawaian.

BAB III
PENEMPATAN CALON PEGAWAI

Pasal4
(1) Penempatan calon Pegawai mengutamakan pemenuhan Kebutuhan Pegawai di BPS Kabupaten/Kota.
(2) Penempatan calon Pegawai di BPS (Pusat) dan di BPS Provinsi dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pegawai dengan kualifikasi khusus.
(3) Penempatan calon Pegawai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik mengutamakan pemenuhan Kebutuhan Pegawai di BPS Kabupaten/Kota di luar pulau Jawa.

Pasal 5
Penempatan calon Pegawai dilaksanakan berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BABIV
PENEMPATAN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Penempatan Pegawai Setelah Tugas Belajar

Pasal 6
(1) Pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar, wajib dikembalikan ke satuan organisasi sebelum tugas belajar.
(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan ke satuan organisasi lain sesuai dengan Kebutuhan Pegawai.

Pasal 7
Pemindahan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
a. untuk yang lulus tingkat Magister (S2) ditempatkan pacta satuan organisasi di BPS (Pusat) atau BPS Provinsi; dan
b. untuk yang lulus tingkat Doktoral (S3) ditempatkan pacta satuan organisasi di BPS (Pusat) .

Bagian Kedua
Penempatan Pegawai Setelah Dipekerjakan/
Diperbantukan pada Instansi Lain

Pasal 8
Pegawai yang telah selesai dipekerjakan/diperbantukan pada instansi lain ditempatkan pada satuan organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan Pegawai dan Kompetensi yang dimiliki.

Bagian Ketiga
Penempatan Pegawai Setelah Melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Pasal 9
Pegawai yang diaktifkan kembali setelah melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara, dapat ditempatkan pada satuan organisasi sesuai dengan Kebutuhan Pegawai dan Kompetensi yang dimiliki.

Bagian Keempat
Penempatan KSK

Pasal 10
(1)KSK berkantor di BPS Kabupaten/Kota.
(2)KSK dapat berkantor sementara di kantor kecamatan untuk melakukan kegiatan statistik yang mengharuskan keberadaan KSK di kecamatan.
(3)Ketentuan KSK dapat berkantor sementara di kantor kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala BPS Provinsi masing-masing.

BAB V
PEMINDAHAN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pemindahan Pegawai Karena Pernikahan

Pasal 11
Pemindahan Pegawai atas permintaan sendiri karena alasan pernikahan diatur sebagai berikut:
a. Pegawai yang menikah dengan sesama Pegawai dapat dipindahkan ke wilayah kerja suami istri yang lebih membutuhkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang;

b. Pegawai yang menikah dengan pegawai pada instansi lainpegawai Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat negara, dapat dipindahkan ke wilayah kerja tempat suami istri bekerja sepanjang tempat yang dituju membutuhkan dan mendapat persetujuan dari Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang;

c. Pegawai yang menikah dengan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat diberikan kesempatan pindah 1 (satu) kali ke wilayah kerja tempat suami istri bekerja setelah bekerja pada satuan organisasi terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, sepanjang tempat yang dituju membutuhkan dan mendapat persetujuan dari Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang; dan

d. Pegawai yang menikah dan menduduki Jabatan Struktural dapat dipindahkan tanpa Jabatan Struktural di satuan organisasi yang dituju.

Bagian Kedua
Pemindahan Pegawai Antar Wilayah Kerja

Pasal 12
(1) Pemindahan Pegawai antar kabupaten/ kota dilakukan dari tipe rendah ke tipe yang lebih tinggi atau sama sesuai klasifikasi wilayah kerja dalam satu provinsi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Pemindahan antar provinsi dilakukan dari tipe C ke tipe B dan ke tipe A atau dari tipe B ke tipe A atau pada tipe yang sama sesuai klasifikasi wilayah kerja provinsi dan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(3) Dalam hal organisasi membutuhkan Pegawai dengan kualifikasi khusus, Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang dapat memindahkan Pegawai di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga
Pemindahan Pegawai Yang Menduduki
Jabatan Struktural Eselon IV dan Eselon III

Pasal 13
(1) Pemindahan Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural eselon IV di BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota bukan atas permintaan sendiri, dapat dilakukan apabila sudah menduduki jabatan di satuan organisasi terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan harus dipindahkan setelah 6 (enam) tahun;
(2) Pemindahan Pegawai yang rnenduduki Jabatan Struktural eselon III di BPS Provinsi atau BPS Kabupaten/Kota bukan atas permintaan sendiri, dapat dilakukan apabila sudah menduduki jabatan di satuan organisasi terakhir sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan harus dipindahkan setelah 7 (tujuh) tahun; dan
(3) Pemindahan Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural eselon IV dan eselon III pada satuan organisasi BPS (Pusat) bukan atas permintaan sendiri, dapat dilakukan apabila sudah menduduki Jabatan Struktural di satuan organisasi terakhir sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan harus dipindahkan setelah 7 (tujuh) tahun.

Pasal 14
Apabila organisasi membutuhkan Pegawai dengan kualifikasi khusus, Kepala BPS atau pejabat yang diberi wewenang dapat memindahkan Pegawai lebih cepat dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Keempat
Pemindahan Pegawai Antar Instansi

Pasal 15
(1) Pemindahan Pegawai antar instansi atas permintaan sendiri, diatur sebagai berikut:
a . pindah bekerja ke instansi lain, dipindahkan dengan status pindah instansi; dan
b. pindah bekerja ke Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga swasta nasional, atau lembaga swasta internasional, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
(2)Pegawai yang pindah bekerja sebagairnana dimaksud pada ayat (1), harus menyelesaikan tuntutan ganti rugi apabila masih terikat kewajiban ikatan dinas.

BAB VI
TIPE WILAYAH KERJA

Pasal 16
Tipe Wilayah Kerja Provinsi dan Kabupaten Kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17
Kepala BPS dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penempatan dan pemindahan Pegawai kepada pejabat dibawahnya.

Pasal 18
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada Februari 2013
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SY AMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2013 NOMOR 219

Sumber: eunike-destiny.blogspot.com
Untuk lampiran tidak dimuat terima kasih



0 komentar:

Post a Comment

Site search