Suasana Pemotongan Hewan Qurban di BPS Kab. Boalemo

Idul Adha kali ini, kantorku menyembelih 2 ekor sapi untuk diqurbankan kepada Allah SWT. Kami iuran bulanan setahun, dimana 1 ekor sapi untuk 7 orang. Sapinya berwarna coklat dan putih yang beliin sapi-sapi itu namanya Pak Dandy. Dari tahun-tahun sebelumnya memang Pak Dandy yang kebagian beli sapi, soalnya sapinya didatangkan dari kecamatan lain. Selain beli sapi, Pak Dandy juga yang mendatangkan ustadz serta panitia qurban untuk menyembelih, menguliti dan memotong-motong sapi sampai bersih, kita yang di kantor tinggal terima beres, hehe. Oh iya qurban kali ini aku persembahkan untuk my lovely mother, ibuku tercinta....

Ini sapinya waktu mau dipotong, yang pakai baju abu-abu itu namanya Pak Dandy

Sapi diantar ke kantor pukul 6 pagi, setelah itu sapinya diikat kakinya (supaya ga lari) dan digulingkan sebelum disembelih. Sapinya ga diem-diem waktu mau disembelih, tapi dengan perjuangan para panitia qurban akhirnya sapi itu pasrah...:S

Penyembelihan sapi oleh ustadz

Setelah si sapi pasrah, pak ustadz dengan golok tajamnya menyembelih sapi itu dengan sebelumnya mengucapkan do'a. Aku ga tega lihatnya soalnya begitu disembelih darahnya mengalir dengan derasnya dari kepala sang sapi. Begitu disembelih sepertinya si sapi lagi mengalami sakaratul maut karena masih bergerak-gerak untuk beberapa menit. Dari segi kesehatan, sapi yang disembelih sangat baik dikonsumsi karena darahnya mengalir, dan tidak tersumbat. Setelah disembelih baru deh sapinya dikuliti terus dagingnya dipotong-potong.

Itu suamiku yang moto-moto prosesi penyembelihan sapi. Sapi yang coklat giliran kedua disembelih 

Setelah sapi-sapi itu dipotong, kami memperoleh beberapa kresek daging sapi untuk dibagikan ke fakir miskin, hadiah ke tetangga dan 1/3 untuk dimakan sendiri. Aku dan suamiku membagikan daging kurban ke Panti Asuhan di desa Potanga, Botumoito. Kami berdua kesana naik motor, jalan-jalan ke Botumoito....Masih ada beberapa daging di kulkas yang nantinya pengen aku kasih ke tetangga, mungkin ntar malam kali ya...

Te sate...

Di tengah kesibukan kami yang super duper padat (maklumlah di kabupaten). Moment penyembelihan hewan qurban hari senin (06 Oktober 2014) merupakan moment yang sweet. Moment ini terjadi setahun sekali, dimana kita bakar-bakar alias nyate. Kita sering sih ngumpul-ngumpul kalo ada acara, cuma buat nyate and bakar-bakaran ya setahun sekali. Semua pegawai memberikan sumbangsih tenaganya,hehe. Ada yang kipas-kipas, balikin sate, buat arang, buat bumbu sate, masak nasi, bikin sambal, bikin es nutri, bahkan ada yang bawain tongseng sapi loo (tongsengnya enaaak bingit). 

Cieee kompakan senyum nih semuanya :D

Nih si sate udah jadi.....

Yang bikin bumbu satenya adalah pak Dandy. Kata Pak Dandy bumbunya itu simple banget, untuk 1 kg daging sapi butuh 1 bungkul bawang putih, 8 buah bawang merah, garam, merica, terus sebelum dibakar diolesi minyak dan kecap manis. Nah kalo sambalnya bisa sambal kecap yaitu kecap manis diiris-irisi bawang merah, tomat, cabe rawit. Kalo sambal yang lain yang buat Kak Wati mungkin cabe rawit, bawang merah, garam sama minyak kali ya ditumbuk-tumbuk

Nah ini foto-foto narsis kami, hehe... Makannya pada lahap-lahap loh...Ada yang makan 5 tusuk, 7 tusuk, bahkan sampai 15 tusuk!...Asal jangan sampai 100 tusuk ya hihi....Oke itu tadi suasana kami di BPS Boalemo yang kompak dan ceria...Selamat Idul Adha 1435 H, semoga qurban kita diterima Allah SWT. aamiin....

Dia Bersama Berbagai Instansi dalam Sebuah Workshop Advokasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

Kemarin, Rabu (12/03/2014) sehabis sarapan pagi, suamiku menghilang dari ruangannya yang berada di depan ruanganku. Biasanya jam segitu dia pergi ke belakang untuk membuang hajat. Tetapi beberapa jam kemudian dia masih tidak menunjukkan helai jenggotnya. Aku pikir dia lagi meminta data ke Pemda untuk menyelesaikan survei StatPolkam. Dan aku pun mengirimkan sms "Mas kemana sie?", dia membalas "Mas ke workshop di Citra Ayu" (Salah satu hotel di Boalemo tempat diselenggarakannya workshop tersebut). 

Workshopnya berjudul Advokasi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang diselenggarakan oleh Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga (PP-Kesra). Kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama yakni:

1. Untuk memantapkan komitmen bersama instansi pemerintah dalam menyelenggarakan data gender dan anak.
2. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan data
3. Mengidentifikasi rekomendasi yang diperlukan untuk kemudahan proses penyelenggaraan data gender dan anak.

Berita tersebut dimuat di Koran Gorontalo Post di bagian kabupaten Boalemo Idaman. Satu-satunya koran yang setiap hari menghiasi ruang tamu di kantorku :). Koran ini memuat berita baik nasional, internasional, dan lebih banyak membahas peristiwa dan event-event yang terjadi di Gorontalo, level provinsi sampai ke level kabupaten.  

Siang hari ini suamiku sambil ketawa-ketiwi menunjukkan koran di atas meja tamu. Aku hanya mengernyitkan dahi "Kenapa sih mas??"..Liat niih..(*sambil ngasih korannya ke aku). Aku ketawa-ketiwi juga akhirnya. Daaan...suamiku masuk koran, hehehe. 

Dengan kebiasaannya yang menaruh tangan di dagu (seperti orang bergumam) kalo lagi berpikir dan seragam BPS Boalemo warna abu-kuning, dia tershoot paling depan (secara duduknya di depan). Mudah2an suatu hari nanti suamiku menjadi pemimpin di BPS, aamiin.......

26 September Hari Statistik Nasional @Gorontalo

Sejarah Kegiatan Statistik

  

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda sekitar bulan Februari 1920 Kantor Statistik untuk pertama kali didirikan oleh Direktur Pertanian dan Perdagangan (Directeur van Landbouw Nijverheid en Handel) dan berkedudukan di Bogor. Pada bulan Maret 1923 dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi untuk Statistik yang anggotanya merupakan wakil-wakil dari tiap-tiap departemen. Komisi tersebut diberi tugas merencanakan tindakan yang mengarah sejauh mungkin pencapaian kesatuan dalam kegiatan bidang statistik di Indonesia. Pada tanggal 24 September 1924 nama lembaga tersebut diganti dengan nama Centraal Kantoor voor de Statistiek (CKS) atau Kantor Pusat Statistik dan dipindahkan ke Jakarta.

Bersamaan dengan itu beralih pula pekerjaan mekanisasi Statistik Perdagangan yang semula dilakukan oleh Kantor Invoer-Uitvoer en Accijsen (IUA) yang sekarang disebut Kantor Bea dan Cukai, diserahkan ke CKS. Pada bulan Juni 1942 Pemerintah Jepang mengaktifkan kembali kegiatan statistik yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan perang/militer. CKS diganti namanya menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 kegiatan statistik tidak lagi ditangani oleh Chosasitsu Gunseikanbu tetapi oleh lembaga/instansi baru sesuai dengan suasana kemerdekaan yaitu Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI). Tahun 1946 kantor KAPPURI dipindahkan ke Yogyakarta sebagai konsekuensi dari Perjanjian Linggarjati. Sementara itu Pemerintah Belanda (NICA) di Jakarta mengaktifkan kembali CKS.

Berdasarkan surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C, KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kemakmuran. Dengan surat Menteri Perekonomian tanggal 1 Mei 1952 nomor P/44, lembaga KPS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya dengan keputusan Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor 18.099/M, KPS dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Riset yang disebut Afdeling A dan Bagian Penyelenggaraan dan Tata Usaha yang disebut Afdeling B.

Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 131 tahun 1957, Kementerian Perekonomian dipecah menjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Terhitung mulai 1 Juni 1957 KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik (BPS), dan urusan statistik yang semula menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri Perekonomian dialihkan menjadi wewenang BPS dan berada dibawah Perdana Menteri. Berdasarkan Keputusan Presiden ini pula secara formal nama Biro Pusat Statistik dipergunakan. Memenuhi anjuran PBB agar setiap negara anggota menyelenggarakan Sensus Penduduk secara serentak, maka pada tanggal 24 September 1960 diundangkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus, sebagai pengganti Volkstelling Ordonantie 1930.

Dalam rangka memperhatikan kebutuhan data bagi Perencanaan Pembangunan Semesta Berencana dan mengingat Statistiek Ordonantie 1934 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan cepatnya kemajuan yang dicapai negara kita, maka pada tanggal 26 September 1960 diundangkan Undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik. Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia Nomor Aa/C/9 tahun 1965, maka setiap daerah tingkat I dan tingkat II dibentuk Kantor Cabang Biro Pusat Statistik dengan nama Kantor Sensus dan Statistik (KSS) yang bertugas menjalankan kegiatan statistik di daerah. Di setiap daerah administrasi kecamatan, dapat diangkat seorang atau lebih pegawai yang merupakan pegawai KSS di tingkat II dan ditempatkan di bawah Camat.Bersamaan dengan itu beralih pula pekerjaan mekanisasi Statistik Perdagangan yang semula dilakukan oleh Kantor Invoer-Uitvoer en Accijsen (IUA) yang sekarang disebut Kantor Bea dan Cukai, diserahkan ke CKS. Pada bulan Juni 1942 Pemerintah Jepang mengaktifkan kembali kegiatan statistik yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan perang/militer. CKS diganti namanya menjadi Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 kegiatan statistik tidak lagi ditangani oleh Chosasitsu Gunseikanbu tetapi oleh lembaga/instansi baru sesuai dengan suasana kemerdekaan yaitu Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI). Tahun 1946 kantor KAPPURI dipindahkan ke Yogyakarta sebagai konsekuensi dari Perjanjian Linggarjati. Sementara itu Pemerintah Belanda (NICA) di Jakarta mengaktifkan kembali CKS.

Berdasarkan surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C, KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kemakmuran. Dengan surat Menteri Perekonomian tanggal 1 Mei 1952 nomor P/44, lembaga KPS berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya dengan keputusan Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor 18.099/M, KPS dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Riset yang disebut Afdeling A dan Bagian Penyelenggaraan dan Tata Usaha yang disebut Afdeling B.

Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 131 tahun 1957, Kementerian Perekonomian dipecah menjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Terhitung mulai 1 Juni 1957 KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik (BPS), dan urusan statistik yang semula menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri Perekonomian dialihkan menjadi wewenang BPS dan berada dibawah Perdana Menteri. Berdasarkan Keputusan Presiden ini pula secara formal nama Biro Pusat Statistik dipergunakan. Memenuhi anjuran PBB agar setiap negara anggota menyelenggarakan Sensus Penduduk secara serentak, maka pada tanggal 24 September 1960 diundangkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus, sebagai pengganti Volkstelling Ordonantie 1930.

Dalam rangka memperhatikan kebutuhan data bagi Perencanaan Pembangunan Semesta Berencana dan mengingat Statistiek Ordonantie 1934 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan cepatnya kemajuan yang dicapai negara kita, maka pada tanggal 26 September 1960 diundangkan Undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang Statistik. Berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia Nomor Aa/C/9 tahun 1965, maka setiap daerah tingkat I dan tingkat II dibentuk Kantor Cabang Biro Pusat Statistik dengan nama Kantor Sensus dan Statistik (KSS) yang bertugas menjalankan kegiatan statistik di daerah. Di setiap daerah administrasi kecamatan, dapat diangkat seorang atau lebih pegawai yang merupakan pegawai KSS di tingkat II dan ditempatkan di bawah Camat.

Upacara HSN di BPS Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo

Hari Statistik Nasional (HSN) di Provinsi Gorontalo hari Kamis (26/09/2013) diperingati dengan mengadakan upacara bendera, sambutan kepala BPS, pelepasan balon HSN, pemberian hadiah kepada para pemenang lomba HSN, pemberian beasiswa, pemotongan tumpeng nasi kuning, dan ramah tamah. Dimana sebelum acara puncak HSN telah diadakan serangkaian lomba serta seminar statistik. Dan setelahnya diadakan jalan santai yang diikuti oleh BPS Provinsi Gorontalo dan BPS Kota Gorontalo. Moment HSN ini sangatlah penting karena mempererat rasa persaudaraan di kalangan instan statistik, memacu semangat dan motivasi para statistisi serta KSK sebagai ujung tombak perstatistikan Indonesia dalam mengumpulkan, mengolah menganalisis serta menyajikan data yang apa adanya tanpa rekayasa. HSN juga merefresh kembali apa sebenarnya tujuan dari statistik itu sendiri dan bagaimana pentingnya statistik bagi bangsa dan negara Indonesia. Harapan ke depannya, dengan data statistik mampu mencerdaskan bangsa serta memberikan potret/keadaan baik sosial, ekonomi, pendidikan baik secara mikro ataupun makro yang menjadi masukan bagi pembangunan ke arah yang lebih baik. Mewujudkan Indonesia yang gemilang dan sejahtera.

Kami instan statistik penuh cita mengabdi

Untuk bangsa dan negara tercinta

Kami profesional, kami berintegritas

Kami amanah, itulah janji kami pada negeri

Statistik untuk bangsa bangkitlah Indonesia

BPS terpercaya dalam data

Acara Pelepasan Balon HSN oleh Kepala BPS Provinsi Gorontalo

Bangkitlah Indonesia

Majulah Indonesia

Siapkan dirimu putra bangsa

Berkarya dengan data tuk Indonesia Jaya

Dengan data kita bangun negara

Majulah statistik 

Langkahkanlah tekadmu
Wahai putra bangsa yang tercinta
Berkarya dengan data tuk Indonesia Jaya
Dengan data kita bangun negara

Peringatan Hari Statistik Nasional (Family Gathering)

Hari Statistik Nasional (HSN) yang diperingati setiap tanggal 26 September jatuh pada hari Kamis di tahun 2013 ini. Peringatan HSN di Gorontalo sendiri dimulai dari tanggal 22 kemarin berupa lomba-lomba untuk mempererat rasa persaudaraan antar pegawai BPS dan keluarga. Acara yang dilaksanakan pada hari minggu (22/09/13) adalah sebagai berikut:

1. Senam sehat (1)
2. Senam Sehat Ala Caisar
3. Snack Pagi
4. Lomba Tarik Tambang antar BPS Kab/Provinsi Gorontalo
5. Lomba Mewarnai untuk anak pegawai
6. Lomba Catur
7. Lomba Voli
8. Ramah Tamah

Senam Ala Caisar yang cukup membuat berkeringat dan tentunya diselingi dengan gelak tawa pegawai karena gerakannya yang lucu dan menghibur.

Apel Pembukaan Hari Statistik Nasional 2013 oleh Kepala BPS Provinsi Gorontalo bertempat di BPS Kabupaten Bone Bolango.

Foto bersama Keluarga BPS Kabupaten Boalemo.

Mengerahkan segenap jiwa dan raga saat lomba tarik tambang

Tarik Tambang Putri

Tarik Tambang Putra

Tidak Ketinggalan juga Kepala BPS Provinsi Gorontalo memeriahkan lomba tarik tambang putra

Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)

       Salah satu kegiatan di kabupaten yang selalu dikejar deadline adalah pengentrian Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) triwulanan 2013. Kuesioner SUSENAS terdiri dari 2 yaitu KOR dan MODUL. Untuk kuesioner KOR VSEN13.K terdiri dari keterangan pokok rumah tangga dan anggota rumah tangga, berupa:

1. Keterangan Tempat
2. Ringkasan
3. Keterangan Petugas
4. Keterangan anggota rumah tangga
5. Keterangan perorangan tentang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan serta fertilitas dan KB
6. Keterangan Perumahan
7. Perlindungan Sosial
8. Teknologi Komunikasi dan Informasi
9. Sumber Penghasilan Rumah Tangga
10. Catatan

Untuk kuesioner Modul VSEN 13.M terdiri dari pengeluaran konsumsi makanan-bukan makanan dan pendapatan/penerimaan rumah tangga, berupa:

1. Keterangan tempat
2. Ringkasan
3. Keterangan petugas
4. Konsumsi Makanan, Minuman, dan Tembakau selama seminggu terakhir
5. Pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan selama 1 sampai 3 bulan terakhir (dalam rupiah)
6. Rekapitulasi Konsumsi Makanan, Minuman, dan Tembakau (dalam Rupiah)
7. Rekapitulasi Pengeluaran untuk Barang-Barang Bukan Makanan (dalam Rupiah)
8. Pendapatan, Penerimaan, dan Pengeluaran Bukan Konsumsi
9. Catatan

Kuesioner Modul SUSENAS 2013

BLSM dan permasalahannya "Curhat Sang Kepala Desa"

Sewaktu meminta TTD serta cap desa setelah pengawasan SPPLH. Seorang kepala desa curhat dengan saya mengenai BLSM. Dia mengungkapkan bahwa warganya banyak yang protes pada pembagian BLSM yang tidak tepat sasaran, kemudian mendemonya dan ribut karena tidak kebagian. Selain itu, penerima bantuan ada yang hidupnya sudah layak/kondisi ekonomi sudah mapan. Katanya hanya sekitar 50% data yang sesuai dengan kenyataan. Terutama pembagian raskin, sebagian warga miskin tidak masuk sebagai yang berhak menerima raskin. Dia minta penjelasan katanya data tersebut berasal dari instansi tempat saya bekerja.

Saya jelaskan bahwa data BLSM itu memang berasal dari data PPLS tahun 2011. Lalu sehubungan dengan kenaikan BBM, maka pemerintah meluncurkan bantuan kepada masyarakat berupa BLSM dengan memberikan kartu perlindungan sosial (KPS) terlebih dahulu kepada RTS (Rumah Tangga Sasaran). Data yang dipakai langsung dari data tahun 2011 tersebut. BPS pun hanya memberikan/menyerahkan data saja ke TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Dari data tersebut, 40% nya merupakan rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Setelah itu diambil hanya 25% rumah tangga dengan status sosial ekonomi terendah dengan pertimbangan dan dasar dari TNP2K. Kami pun memang tidak diberitahu kembali lampiran nama-nama yang berhak menerima BLSM tersebut. Karena memang bukan tugas kami untuk membagikan BLSM. 

Menurut hemat saya, memang kericuhan tersebut terjadi karena kartu dibagikan sebelum data diklarifikasi ke desa. Karena perubahan data sangat mungkin terjadi dalam kurun waktu 2 tahun. Contohnya saja orang yang pada tahun 2011 belum punya pekerjaan ataupun honorer, di tahun 2013 sudah menjadi PNS tentu saja perekonomian sudah agak mapan. Contoh lain misalnya di tahun 2011 masih hidup layak namun karena PHK ataupun bangkrut usahanya maka di tahun 2013 dia bertatus miskin. Perubahan lainnya misalnya penerima sudah meninggal dunia, data dobel, nonsampling error (misalnya jawaban responden yang "memiskinkan diri"), dsb.

Sejauh ini, memang sudah ada pos-pos pengaduan masyarakat yang seharusnya dapat tetapi tidak dapat. Tetapi apakah mau orang yang sudah dapat KPS mengembalikan lagi? Apalagi KPS tidak hanya untuk BLSM, tetapi juga raskin dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) maupun terkait bantuan lain ke depannya.

Harapan ke depannya harusnya ada perencanaan yang lebih matang terkait bantuan. Karena golongan menengah ke bawah memang sangat sensitif masalah bantuan. Belum lagi jika ada "kecemburuan sosial" dengan tetangga yang menerima bantuan namun dirinya tidak dapat. Jadi, sebaiknya ada waktulah untuk mengklarifikasi daftar orang-orang miskin desa tahun 2013 sebelum membagikan kartu. Sehingga bantuan bisa tersampai kepada orang yang benar-benar memang membutuhkan.

Mengharukan!

Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup Tahun 2013

Salah satu sungai di Ayuhulalo yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari penduduknya seperti MCK

Dokumen SPPLH

Pencacahan yang dilakukan oleh KSK

Survey Perilaku Peduli Lingkungan Hidup merupakan salah satu survey di bidang sosial yang baru diterapkan di tahun 2013 bulan Juli ini. Survey ini seperti judulnya yakni survey mengenai perilaku/kebiasaan penduduk sejauh mana kepeduliannya terhadap lingkungan. Karena lingkungan yang penduduknya memiliki sikap peduli akan nyaman untuk ditinggali, indah dari segi estetika dan juga untuk masa depan lingkungan generasi selanjutnya. 

Dokumen SPPLH terdiri dari 12 blok, yaitu:

1. Keterangan Tempat
2. Ringkasan
3. Petugas Pencacah
4. Keterangan rumah tangga: ART, pernah tidaknya mengikuti penyuluhan terkait lingkungan hidup, sarana penunjang kegiatan utama serta bahan bakar yang digunakan, kebiasaan merokok, kebiasaan membuang sampah apakah di tempat sampah atau sembarangan.
5. Keterangan perumahan: luas dan status kepemilikan rumah, tempat pembuangan akhir tinja, pencahayaan rumah, terdapat atau tidaknya sumur resapan, lubang resapan berpori, taman, serta pohon.
6. Pemanfaatan energi: bahan bakar memasak, ditutup atau tidaknya panci saat memasak, sumber penerangan utama, daya listrik terpasang, pemakaian lampu hemat energi, pemakaian alat elektronik dan penggunaannya, apakah setahun terakhir mengurangi pemakaian listrik serta alasannya.
7. Pengelolaan sampah
8. Pemanfaatan air
9. Penggunaan transportasi
10. Peduli lingkungan sekitar: kerja bakti, mengurangi pencemaran air, udara, tanah
11. Pengetahuan perilaku peduli lingkungan hidup
12. Gambaran kondisi ekonomi

Beberapa responden (10 sampel rumah tangga) yang disurvey di Desa Ayuhulalo (hanya sebagian kecil  dari sampel keseluruhan di Boalemo karena data belum dientry dan diolah lebih lanjut), dengan kondisi perekonomian 1 juta ke bawah per bulan yang bertempat tinggal di kawasan yang dekat dengan sungai, ternyata membuang sampah ke sungai. Menggunakan air sungai untuk mandi, cuci, kakus, serta mencuci motor. Namun, air yang digunakan untuk minum, memasak adalah air ledeng ataupun air sumur yang dipakai bersama dengan tetangga. Pemakaian bahan bakar utama untuk memasak masih menggunakan kayu bakar, alternatifnya adalah minyak tanah, sedangkan bahan bakar untuk kendaraan bermotor kebanyakan menggunakan premium.

Pembuangan sampah juga tidak dipilah (antara sampah plastik dan sampah daun) serta alternatif pembuangan sampah lainnya adalah dibakar. Kantong plastik (kresek) juga tidak ada usaha untuk menguranginya, tas belanja hanya digunakan untuk memudahkan dalam membawa saja tanpa mengurangi kresek yang diberikan pedagang. Usaha untuk menghemat listrik diantaranya menggunakan lampu hemat energi, tidak menyalakan lampu di siang hari, dan hanya menyalakan beberapa lampu (1 atau 2) di malam hari ketika tidur. 

Responden juga mengaku tidak mengetahui adanya penyuluhan terkait lingkungan hidup. Namun, responden cukup memiliki kepedulian dalam kerja bakti di lingkungan sekitar. Pengetahuan perilaku peduli lingkungan juga sedang-sedang saja bahkan dapat dikatakan kurang ketika responden harus menjawab self enumeration survey. Sedangkan informasi terkait lingkungan kebanyakan didapat dari menonton televisi. 

Melihat dari beberapa jawaban responden, memang seharusnya penyuluhan tentang lingkungan hidup harus lebih digiatkan terutama pada pemasangan iklan di televisi maupun penyuluhan di desa berupa pengelolaan sampah, penghematan/konservasi air, penghematan listrik/penggunaan energi listrik alternatif, penghijauan, dan konservasi satwa. Hal ini bertujuan agar dalam kehidupan sehari-hari apapun kegiatannya, masyarakat harus memperhatikan bagaimana dampaknya ke lingkungan. Misalnya saja, dalam pembuangan sampah yang sembarangan (ke sungai, laut) tentu saja akan mengakibatkan terjadinya banjir, berkurangnya biota air, maupun  turunnya kualitas air itu sendiri.